JMA, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan Program Mandatori B50 (biodiesel 50 persen) serta kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol. Laporan disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri saat bertemu Presiden di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore (9/8/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, Simon melaporkan kemajuan pelaksanaan program B50 yang diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli lalu. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui optimalisasi sumber energi dalam negeri.
Dorong Perampingan Struktur BUMN
Selain isu ketahanan energi, Presiden Prabowo juga memberi arahan soal pembenahan tata kelola perusahaan negara. Kepala Negara memerintahkan pengurangan jumlah lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di tubuh Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.
Menurut Seskab, langkah pemangkasan struktur ini ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga.
Penyederhanaan struktur ini diharapkan membuat BUMN lebih gesit dan produktif, dengan rantai birokrasi yang lebih pendek sehingga proses pengambilan keputusan berjalan lebih efisien.
Pertemuan tersebut menegaskan dua agenda besar Presiden Prabowo: membangun kemandirian energi nasional serta memastikan pengelolaan BUMN yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat.